Pasal 33 Ayat. Anggota Dewan Komisaris Direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) diancam dengan pidana penjara sekurangkurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta denda sekurangkurangnya Rp 500000000000.

Penafsiran Pasal 33 Uud 1945 Dalam Membangun Perekonomian pasal 33 ayat
Penafsiran Pasal 33 Uud 1945 Dalam Membangun Perekonomian from pdfprof.com

Jakarta (ANTARA) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat menegaskan organisasi tersebut sama sekali tidak mengalami kerugian konstitusional terkait dengan Pasal 15 ayat (2) huruf F UndangUndang Nomor 40 Tahun 1999 yang sedang digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

UNDANGUNDANG REPUBLIK INDONESIA KESEHATAN salah satu

Pasal 5 ayat (1) Pasal 20 ayat (1) Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 29 UndangUndang Dasar 1945 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/ 1983 Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia MEMUTUSKAN Menetapkan UNDANGUNDANG TENTANG PERKAWINAN BAB I DASAR PERKAWINAN Pasal 1 Perkawinan ialah ikatan lahir.

UndangUndang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974

Pasal 5 ayat (1) Pasal 18 Pasal 18A Pasal 18B Pasal 20 ayat (2) Pasal 22D dan Pasal 23A UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN Menetapkan UNDANGUNDANG TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI.

UndangUndang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998

pasal 5 ayat (1) pasal 20 dan pasal 33 undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945 1 ketentuan umum 2 pendirian anggaran dasar dan perubahan anggaran dasar daftar perseroan dan pengumuman 3 modal dan saham 4 rencana kerja laporan tahunan dan penggunaan laba 5 tanggung jawab sosial dan lingkungan 6 rapat umum pemegang saham 7.

Penafsiran Pasal 33 Uud 1945 Dalam Membangun Perekonomian

UNDANG

Air Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

PWI tegaskan Pasal 15 UndangUndang Pers tidak rugikan

28 D Ayat UUD 1945 Pasal 1 Kompasiana.com

UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas [JDIH BPK RI]

UUD 1945 memuat berbagai pasal mengenai perlindungan pemajuan penegakan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia Akan tetapi banyak dari pasalpasal tersebut yang dilanggar Kali ini saya akan menyampaikan contoh dari jaminan.